Beranda>Berita Terbaru

Kemenag Kutim Jadikan Pelayanan Inklusif sebagai Inovasi untuk Layanan Setara

[INFORMASI PUBLIK]

KUTIM HUMAS - Memastikan setiap masyarakat dapat mengakses layanan secara setara menjadi bagian dari upaya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kutai Timur tentang Peningkatan Aksesibilitas Informasi dan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Disabilitas), Selasa (29/9/2026) di Aula Kemenag Kutim. Momentum tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Kompetensi Pelayanan Inklusif bagi pegawai Kemenag Kutim.

Kerja sama Kemenag Kutim dan SLBN Kutai Timur menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik Kemenag Kutim untuk membangun layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Inovasi ini tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi diarahkan pada perubahan cara layanan diberikan, mulai dari peningkatan kapasitas petugas, komunikasi, akses informasi, hingga alur pelayanan yang lebih mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Kepala Kantor Kemenag Kutim, Akhmad Berkati, S.H.I., M.H., menegaskan bahwa komitmen tersebut lahir dari keinginan untuk terus memperbaiki pelayanan dan membangun komunikasi yang lebih tepat dengan masyarakat.

“Adanya keinginan supaya kita memperbaiki pelayanan, agar komunikasinya match, dan wawasan ini dapat diaplikasikan ke pelayanan inklusif kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan ini.”

Menurutnya, wawasan yang diperoleh tidak cukup menjadi pengetahuan, tetapi perlu diterapkan dalam pelayanan sehari-hari agar masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus tetap mendapatkan pelayanan keagamaan yang nyaman, jelas, dan bermartabat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui pelatihan yang menghadirkan Kepala SLBN Kutai Timur, Anissaa Alhaqqoh Darwis, S.Pd., M.Pd., sebagai narasumber. Peserta tidak hanya berasal dari lingkungan Kantor Kemenag Kutim, tetapi juga unit kerja KUA dan madrasah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka memperkuat pemahaman mengenai ragam disabilitas, hambatan dalam mengakses layanan, etika komunikasi, aksesibilitas, hingga akomodasi yang layak. Pelatihan juga dilengkapi simulasi pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas tunarungu, disabilitas intelektual, serta autisme dan sensitivitas sensorik.

“Kita perlu memahami kondisi dan kemampuan mereka, supaya kita juga bisa mengevaluasi diri dalam memberikan pelayanan,” pesannya.

Pemahaman tersebut diterjemahkan dalam hal-hal sederhana, seperti berbicara langsung kepada penyandang disabilitas, bertanya sebelum membantu, menjaga privasi, menggunakan komunikasi yang mudah dipahami, serta tidak mengambil alih kemandirian pengguna layanan. Prinsipnya, pelayanan setara bukan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tetapi memberikan dukungan yang dibutuhkan agar setiap orang dapat mengakses layanan secara mandiri dan bermartabat.

Bagi Kemenag Kutim, pembelajaran ini menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki layanan dari sisi akses, informasi, komunikasi, prosedur hingga kesiapan petugas. Dengan demikian, inovasi pelayanan inklusif ini tidak sekadar memastikan semua masyarakat dilayani, tetapi memastikan semua dapat mengakses, memahami, dan menerima layanan secara aman, nyaman, setara, dan bermartabat. (ra)