Beranda>Berita Terbaru
Kemenag Kutim Dorong Sertifikasi Tanah Wakaf untuk Lindungi Aset Umat
[INFORMASI PUBLIK]
Beranda>Berita Terbaru
Kemenag Kutim Dorong Sertifikasi Tanah Wakaf untuk Lindungi Aset Umat
[INFORMASI PUBLIK]
Dokumentasi Foto Bersama
KUTIM HUMAS - Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur (Kemenag Kutim) mendorong perlindungan aset umat melalui pelayanan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu tahapan penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Upaya tersebut mengiringi penyerahan tiga sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah di Kecamatan Bengalon yang berlangsung di Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kabupaten Kutai Timur, Kamis (29/10/2026), guna memperkuat kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf bagi masyarakat.
Tiga sertifikat tersebut diperuntukkan bagi Masjid As Salam, Musala Sabran, dan Musala Al-Ikhlas di Kecamatan Bengalon. Sebelumnya, tanah yang digunakan untuk rumah ibadah tersebut memiliki bukti berupa surat segel. Dengan terbitnya sertifikat, tanah wakaf memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan ibadah dan keagamaan masyarakat dapat terus dijaga.
Penyerahan sertifikat tersebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kutim yang diwakili Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam), H. Sarifuddin Nuur, S.Ag., M.H., Kepala KUA Kecamatan Bengalon, Imam Ghozali, S.H.I., M.H., serta para nazhir dan wakif dari masing-masing rumah ibadah.
Kasi Bimas Islam Kemenag Kutim, H. Sarifuddin Nuur, mengimbau seluruh nazhir di Kabupaten Kutai Timur agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Legalitas tersebut penting untuk mengantisipasi potensi sengketa dan memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Saya mengimbau kepada seluruh nazhir di Kabupaten Kutai Timur untuk segera mengajukan sertifikat tanah wakaf yang sudah memiliki AIW atau telah diikrarkan di KUA ke BPN agar dapat diterbitkan sertifikat wakaf. Semoga ke depan, tanah wakaf lainnya juga dapat segera menyusul untuk disertifikatkan,” ujarnya.
Dalam proses perwakafan, Kemenag melalui KUA berperan memberikan pelayanan administrasi ikrar wakaf dan penerbitan AIW sesuai ketentuan. AIW menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kabupaten Kutai Timur. Melalui koordinasi dan kerja sama lintas instansi, masyarakat didorong menuntaskan administrasi perwakafan hingga tanah yang diwakafkan memperoleh sertifikat dan kepastian hukum.
Manfaat sertifikasi tersebut dirasakan oleh nazhir Musala Sabran, Fatkhul Muin. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kemenag Kutim dan Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kabupaten Kutai Timur atas bantuan dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf. Menurutnya, sertifikat tersebut diharapkan mempermudah pengurusan pembangunan musala dan mendukung kelancaran kegiatan keagamaan.
“Dengan adanya sertifikat ini, kami berharap pengurusan pembangunan musala menjadi lebih mudah dan berbagai kegiatan lainnya dapat berjalan lancar. Saya juga mengajak teman-teman pengurus masjid dan musala untuk mengurus sertifikat wakaf agar legalitas tanahnya jelas,” ungkap Fatkhul.
Sementara itu, wakif Musala Al-Ikhlas, Eko Susilo Aji, menyampaikan bahwa perubahan bukti legalitas tanah dari surat segel menjadi sertifikat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memanfaatkan musala untuk beribadah. Kepastian hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi persoalan terkait status dan batas tanah.
“Alhamdulillah, legalitas tanah yang sebelumnya hanya berlandaskan surat segel sekarang sudah meningkat menjadi sertifikat. Ini memberikan kenyamanan bagi warga karena diharapkan tidak ada konflik mengenai batas tanah, sehingga kegiatan keagamaan di musala dapat terlindungi secara hukum,” tuturnya.
Kemenag Kutim terus memperkuat pelayanan administrasi wakaf serta membangun sinergi dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kabupaten Kutai Timur untuk mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dengan legalitas yang kuat, aset umat tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat terus menopang kegiatan ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat hingga generasi mendatang. (ra)