Beranda>Berita Terbaru
Dorong Peningkatan Layanan, Kemenag Kutim Sosialisasikan Survei Pengendalian Internal
[INFORMASI PUBLIK]
Beranda>Berita Terbaru
Dorong Peningkatan Layanan, Kemenag Kutim Sosialisasikan Survei Pengendalian Internal
[INFORMASI PUBLIK]
KUTIM (HUMAS) - Sangatta, 2 Desember 2025 — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi Survei Lingkungan Pengendalian sebagai sebagai upaya dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Selasa, (2/12/25). Kegiatan yang berlangsung di Aula PLHUT Lantai II ini dihadiri secara luring oleh seluruh pegawai Kantor Kemenag Kabupaten Kutai Timur, sementara unit kerja lainnya seperti KUA dan Madrasah mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Kutai Timur, Akhmad Berkati, S.H.I., M.H., menegaskan bahwa survei ini merupakan bagian penting dalam proses evaluasi Zona Integritas dan menjadi tindak lanjut dari rapat evaluasi Pokja ZI yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ia meminta Pokja ZI untuk terus melakukan evaluasi dan lebih teliti dalam melakukan input dan pengunggahan eviden.
Ia menghimbau seluruh pegawai untuk menghindari pelayanan yang kurang maksimal, memastikan tidak ada pungutan liar, serta terus memperbaiki kualitas layanan publik. “Survei ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua dalam memperbaiki kelemahan dan meningkatkan integritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Berkati menekankan bahwa Kementerian Agama merupakan lembaga pelayanan publik non-profit yang telah diberikan amanah oleh negara untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ia juga berharap seluruh pimpinan satuan kerja — kepala madrasah, kepala KUA, dan para kepala seksi — mampu memahami tugas dan fungsi masing-masing, serta berkomitmen melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pegawainya.
Melalui pelaksanaan survei ini, Kemenag Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk membangun lingkungan kerja yang lebih tertib, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hasil survei diharapkan menjadi pijakan nyata bagi setiap satuan kerja untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik di masa mendatang.(RA)