Beranda>Berita Terbaru
Digitalisasi Arsip Akta Nikah, Kemenag Kutim Sosialisasikan MAWADDAH Kaltim
[INFORMASI PUBLIK]
Beranda>Berita Terbaru
Digitalisasi Arsip Akta Nikah, Kemenag Kutim Sosialisasikan MAWADDAH Kaltim
[INFORMASI PUBLIK]
Dokumentasi Kegiatan
KUTIM HUMAS - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat upaya perlindungan arsip dokumen pernikahan melalui digitalisasi akta nikah menggunakan aplikasi MAWADDAH Kaltim. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi yang menghadirkan tim dari Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Utara, Senin (2/11/2026), dengan melibatkan kepala KUA dan operator dari 18 KUA se-Kabupaten Kutai Timur.
Melalui kegiatan ini, Kemenag Kutim mendorong percepatan digitalisasi arsip, khususnya dokumen akta nikah sebelum 1 Januari 2023 yang masih tersimpan secara manual di KUA. Digitalisasi tersebut penting untuk memastikan dokumen negara tetap terjaga, terlindungi, dan mudah ditelusuri ketika dibutuhkan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengamanan dan penyimpanan arsip akta nikah, terutama dokumen pencatatan pernikahan yang belum terintegrasi dengan sistem digital dan masih dikelola secara manual di KUA.
Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kemenag Kutim, H. Sarifuddin Nuur, S.Ag., M.H., dalam arahannya menegaskan bahwa akta nikah merupakan dokumen penting yang harus diamankan dan dipelihara keberadaannya. Menurutnya, buku nikah yang diterima pasangan merupakan kutipan akta nikah, sedangkan dokumen akta nikah sebagai arsip utama harus tetap tersimpan di KUA.
“Akta nikah tidak boleh hilang dan perlu kita amankan. Buku nikah itu hanya kutipan, sedangkan akta nikah harus ada di KUA. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga agar data akta nikah ini tetap tersedia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pengamanan melalui MAWADDAH Kaltim terutama menyasar arsip akta nikah sebelum 1 Januari 2023 yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan masih dikelola secara manual. Melalui digitalisasi, arsip tersebut diharapkan memiliki salinan elektronik yang lebih aman dan terorganisasi.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bimas Islam Kanwil Kemenag Kaltim, H. Rudi Kartono, S.H.I., M.Sos., menekankan pentingnya peran tata usaha dalam mendukung tertib administrasi dan pengelolaan dokumen di KUA. Ia menyebut KUA memiliki 48 jenis layanan, dengan layanan pernikahan sebagai salah satu layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, KUA merupakan representasi pemerintah di tingkat kecamatan sehingga pengelolaan dokumen dan arsip harus menjadi perhatian bersama. MAWADDAH Kaltim merupakan aplikasi internal Kemenag lingkup Kalimantan Timur yang dikembangkan untuk membantu pendataan dan penyimpanan arsip akta nikah, terutama dokumen sebelum pengelolaan data terintegrasi melalui SIMKAH.
“Melalui aplikasi ini, prosesnya cukup dengan melakukan pemindaian, mengunggah, dan menyimpan dokumen. Karena itu, perlu disusun perkiraan target penyelesaian pengunggahan data agar seluruh arsip dapat tersimpan dengan baik,” jelasnya.
Pada sesi materi, H. Elhamsyah, S.Ag., selaku Ketua Tim Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah Kanwil Kemenag Kaltim, memaparkan kebijakan, dasar hukum, mekanisme penggunaan, serta teknis penginputan dokumen pada aplikasi MAWADDAH Kaltim. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tahapan digitalisasi arsip, mulai dari penyiapan dokumen, pemindaian, hingga pengunggahan ke dalam sistem.
Penginputan dokumen dijadwalkan berlangsung mulai Oktober 2026 hingga April 2027. Operator yang telah ditetapkan juga diwajibkan menjaga kerahasiaan akun serta mencegah kebocoran data selama proses pengelolaan arsip.
Melalui sosialisasi ini, Kemenag Kutim mendorong seluruh KUA untuk melaksanakan digitalisasi arsip secara terarah dan bertanggung jawab. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keamanan dokumen pernikahan, menjaga keberlanjutan arsip negara, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. (ra)